Bawaslu Jatim Deklarasi Tolak Politisasi Uang dan Lawan Politisasi SARA

Saatnya Ubah Budaya Antri Uang Jadi Anti Uang

Image
Wednesday, 14 February 2018 | 23:12:43 WIB

SURABAYA (Nusapos.com) - Sehari jelang dimulainya masa kampanye Pilgub Jatim 2018, Bawaslu Jatim menggelar deklarasi Majapahit menolak politik uang dan melawan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (14/2) siang itu juga melibatkan Forkopimda Jatim, KPU Jatim dan kedua pasangan Cagub-Cawagub yang maju di Pilgub Jatim. 

Gubernur Jatim Soekarwo didampingi Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman dalam sambutan bersama menegaskan bahwa Forkopimda Jatim mendukung penuh Pilkada serentak tahun 2018 bebas dari politik uang dan politisasi SARA.

"Kami berempat disini kompak ingin merubah dari yang istilahnya antri uang menjadi anti uang. Tapi ini memang menjadi pekerjaan berat kami," tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Diakui Pakde Karwo,  merubah sikap masyarakat dari antri uang menjadi anti uang termasuk pekerjaan sulit selama masih ada proses bertemunya orang dengan orang. Untuk itu, salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi atau IT. Sehingga orang bisa memilih dari mana saja cukup dengan cara Multiple Choice," harapnya.  

Peran aktif masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek politik uang juga sangat penting. Karena itu sistem pelaporan pelanggaran kampanye bisa dipermudah menggunakan media sosial. Secara khusus Gubernur juga mengingatkan kepada dua pasangan calon supaya menghindari betul politisasi SARA. 

"Hasil penelitian yang baru saja dirilis, mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat," kelakar pejabat yang murah senyum ini. 

Senada, Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin meminta kepada Gakumdu lebih bekerja keras untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas. "Dengan kerja keras, mudah-mudahan tidak ada pelanggaran pemilu karena sudah bisa diantisipasi dengan baik," harap pria bintang dua di pundak ini. 

Masih di tempat yang sama, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan bahwa netralitas TNI adalah harga mati. "Mudah-mudahan Pilkada serentak 2018 di Jatim berlangsung aman dan lancar," jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengajak semua pihak untuk mengedepankan berdemokrasi  dengan santun, santai dan sopan supaya kondusifitas Jatim tetap terjaga karena karakter masyarakat Jatim juga seperti itu. "Mari kita sama-sama mengajak berdemokrasi dengan santai, santun dan sopan," tambahnya. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jatim, Moh. Amin, M.Pdi mengatakan, konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bawaslu, lanjutnya, terus melakukan pengawasan dan pencegahan termasuk dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye. "Mari kita kita ciptakan pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA," katanya sembari berharap pilkada Jatim menjadi trending topic di media sosial tentang keguyuban dan kerukunan sebagaimana tagline KPU Jatim. 

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito yang turut hadir juga mengajak seluruh paslon mematuhi aturan yang ada. Termasuk segera melaporkan dana kampanye karena masa kampanye sudah dekat. "Kami juga berharap seluruh paslon dan tim pemenangan paslon mematuhi jadwal kampanye yang sudah disepakati bersama," kata mantan Ketua KPU Kota Surabaya. 

Deklarasi ini dilakukan dengan pembacaan ikrar deklarasi Majapahit dan melakukan cap lima jari dan penandatanganan naskah yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 nomor urut satu yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, serta paslon nomor urut dua yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Cap dan tandatangan juga dilakukan oleh tim kampanye setiap paslon, partai pengusung, dan Forkopimda Jatim.

Deklarasi Majapahit tolak politik uang dan lawan politisasi SARA berisi lima butir.  Pertama, Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018, dari Politik Uang dan Politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. 

Kedua, Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga, Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi,  misi dan program kerja bukan karena politik uang dan SARA. 

Keempat, Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu.  Dan kelima, Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA. (tis) 

 


Sumber : -

Laporan : Try Wahyudi Ary Setyawan

Editor : Red


loading...
Post
Riau
Post
Kepulauan Meranti
Post
Kepulauan Meranti
Post
dumai
Post
kampar
Post
kampar
Post
kampar

Setetes Darah Sejuta Harapan

1 minggu yang lalu